PENYADAPAN PEJABAT INDONESIA OLEH INTELEJEN AUSTRALIA

Beredarnya dokumen intelijen Australia tentang penyadapan telepon Presiden Yudhoyono, menteri, diplomat, dan pejabat negara Indonesia membuat Menlu Marty Natalegawa meradang. Inilah sejarah penyadapan intelijen Australia di Indonesia. Menlu Marty menarik Dubes Indonesia di Australia sebagai bentuk protes terhadap aksi penyadapan intelijen Australia. Ini dilakukan untuk meminta penjelasan praktik penyadapan tersebut. Bagaimana sesungguhnya cerita intelijen Australia melakukan penyadapan telepon atau alat komunikasi penjabat negara Indonesia? Kapan intelijen Australia memata-matai Indonesia?

Inilah sejarah intelijen dan gerakan mata-mata Australia di Indonesia, seperti ditulis oleh Philip Dorling dalam harian Australia The Age hari ini, 19 November 2013. Australia mendirikan kantor kedutaan di Jakarta pada 1954. Kedutaan Australia itu menjadi stasiun luar negeri pertama gerakan rahasia intelijen Australia dan menjadi prioritas utama bagi ASIS (Australian Secret Intelligence Service) Dalam buku harian Duta Besar pertama Australia, Sir Walter Crocker, terungkap bahwa ASIS melakukan perekaman atau pun penyadapan sinyal pertahanan Indonesia secara rutin sejak pertengahan 1950-an. Lalu apakah penyadapan intelijen Australia kepada Presiden Yudhoyono dan beberapa pejabat negara Indonesia terkait dengan misi gerakan mata-mata intelijen Australia pada 1950-an?

Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia kembali memanas. Ini dipicu sebab terungkapnya aksi penyadapan telepon seluler Presiden Yudhoyono dan sejumlah pembantunya oleh intelijen Australia. Indonesia melalui Menlu Marty Natalegawa menunjukkan reaksi kerasnya terhadap penyadapan yang dilakukan intelijen Australia. Padahal, intelijen dan keamanan adalah bagian poin penting kerja sama diplomatik kedua negara.

Apakah Indonesia tidak tahu tentang kerja intelijen Australia? Bagaimana sejarah intelijen Australia bekerja di Jakarta? Dalam tulisan Phillip Dorling yang dipublikasikan oleh harian Australia The Age, intelijen Australia melakukan penyadapan di Indonesia sejak 1954. Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang didirikannya adalah pusat operasi intelijen Australia pertama di luar negeri. Jakarta menjadi markas besar intelijen Australia untuk memonitor negara-negara lainnya. Di kalangan komunitas intelijen ASIS (Australian Secret Intelligence Service) Jakarta sudah menjadi popular karena menjadi lalu lintas operasi penyadapan.

Buku harian Duta Besar Australia pertama Sir Walter Crocker di Indonesia mengungkap intelijen Australia, melalui dinas mata-mata elektronik Defence Signals Directorat ASIS yang melakukan penyadapan secara rutin sejak pertengahan 1950-an. Pada 1960, GCHQ membantu membongkar sinyal pertahanan dari mesin sandi Hagelin yang diproduksi Swedia, yang juga digunakan Kedutaan Indonesia di Canberra.Pada 1970-an, fasilitas radio ‘sinyal pertahanan’ yang ada di Shoal Bay, di luar Darwin, telah memantau komunikasi militer Indonesia. Ini dipakai intelijen Australia untuk mendapatkan informasi rencana Indonesia yang melakukan invasi serangan pendudukan Timor-Timur.

Operasi intelijen Australia terus bergerak dan bekerja hingga tahun 1999. Intelijen Australia masih memiliki akses yang luas untuk merekam komunikasi militer dan sipil Indonesia. Ini diketahui ketika laporan rahasia intelijen Australia saat monitoring Indonesia dan Timor-Timor bocor.Peristiwa yang mengejutkan bagi intelijen Australia adalah ketika milisi (militer) Indonesia membakar ibukota Timor-Timur, Dili, pada September 1999.

Sesudah Timor-Timur merdeka melalui jajak pendapat pada 1999, operasi intelijen Australia terus berlanjut. Apakah penyadapan Indonesia yang dimulai sejak  1954 dan berlanjut hingga 1999 saat Timor-Timur merdeka berlanjut ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa? (Kabar24.com)

TNI hentikan kerja sama militer dengan Australia

Indonesia menghentikan kerja sama militer dengan Australia setelah insiden penyadapan. Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan, Indonesia telah menghentikan setidaknya tiga kerja sama militer dengan Australia, menyusul sikap negara itu tidak memberi penjelasan terkait tuduhan penyadapan terhadap sejumlah pejabat penting Indonesia. "Yang sementara dihentikan adalah tiga kegiatan kerja sama utama yang membutuhkan mutual trust (saling percaya)," kata Kepala Humas Departemen Pertahanan Brigjen Sisriyadi kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan.

Keputusan menghentikan sementara kerja sama militer ini dilakukan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,menyatakan Indonesia menghentikan sementara berbagai kerja sama penting dengan Australia.

Hal ini dilakukan Indonesia, menurut Presiden Yudhoyono, karena sejauh ini Pemerintah Australia belum memberikan penjelasan resmi terkait isu penyadapan intelijen Australia terhadap pembicaraan telepon sejumlah pejabat Indonesia.

Menurut Brigjen Sisriyadi salah-satu kegiatan kerja sama militer Indonesia-Australia yang dihentikan sementara adalah pertukaran informasi intelijen terkait pencegahan aksi terorisme. Selama ini, lanjutnya, kerja sama pertukaran informasi intelijen ini terus dilakukan. "Jadi sekarang dihentikan," katanya.

 Patroli laut bersama Sisriyadi melanjutkan, Indonesia juga menghentikan kerja sama militer berupa patroli laut bersama di wilayah selatan Indonesia.

"Itu kerjasama patroli laut di perbatasan untuk menangani asylum (pencari suaka)," ungkapnya.

Dia juga mengatakan, rencana kerja sama militer lain yang dihentikan adalah latihan militer bersama kedua negara. "Kalau nggak salah, kegiatan kerja sama angkatan laut itu bulan depan. Jadi itu tidak dilaksanakan," katanya.  Lebih lanjut Srisiyadi mengharapkan, penghentian sementara kerja sama militer Indonesia-Australia ini akan membuat Australia "mengambil pelajaran."

Dugaan penyadapan Australia, diduga dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun 2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris. Penyadapan ini diduga dilakukan aparat intelejen Australia terhadap para pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Negara Ani Yudhoyono. Sebelum akhirnya menghentikan sementara kerja sama penting dengan Australia, Indonesia bereaksi keras dengan memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphat dari Canberra.

Australia janji tak lagi sadap pejabat Indonesia

 Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman mengatakan intelijen Australia telah menyakinkan Indonesia bahwa tidak akan ada lagi penyadapan terhadap para pejabat Indonesia. "BIN sudah berkomunikasi langsung dengan intelijen Australia dan dalam komunikasi kami mereka menyatakan bahwa sekarang dan ke depan itu yang penting tidak ada lagi, itu bahasa mereka ya, mereka meyakinkan tidak ada lagi penyadapan," katanya di Kantor Presiden,

Ia mengungkapkan, dari informasi yang diterimanya terdapat data-data yang menunjukan pelanggaran dalam penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat pada kurun waktu 2007-2009.

"Saya rasa pihak mana pun tentunya, tidak akan men-declare (mengumumkan) sudah dikerjakan, tetapi dari beberapa informasi yang kita terima, bahwa ada data-data yang memang terjadi pelanggaran itu pada kurun waktu itu," katanya. Menurut dia, dalam kerjasama intelijen antarnegara, penyadapan hanya boleh dilakukan terhadap para pelaku yang dinilai akan mengganggu stabilitas keamanan dan hal itu harus berkoordinasi dengan badan intelijen negara setempat. Penyadapan terhadap aktor selain itu adalah pelanggaran.

"Sekarang yang berlaku adalah kita sama-sama punya agen kita di beberapa negara dan itulah perwakilan resmi dari badan intelijen negara lain yang ada di Indonesia dan mereka melakukan koordinasi dengan kita, apabila memang ada informasi yang dibutuhkan dua negara itu untuk klarifikasi itu dilakukan," katanya.bIa menambahkan, "apabila mereka melakukan hal-hal di luar kewenangan yang diberikan, itu adalah pelanggaran, dan itu harus dinyatakan bahwa kita tidak bisa terima."
Sementara itu, Presiden Yudhoyono melakukan pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Australia Najib Riphat Kesoema untuk mendapatkan laporan terkini mengenai isu itu.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretarsi Kabinet Dipo Alam dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman hadir dalam pertemuan itu.
Dubes Najib dipanggil pulang ke Indonesia sebagai bentuk protes terhadap isu penyadapan oleh Australia.

Referensi: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131121_kemenhan_kerjasama_militer_dihentikan.shtml

http://www.kabar24.com/nasional/read/20131119/61/204856/inilah-sejarah-penyadapan-intelijen-australia-di-indonesia

http://www.antaranews.com/berita/405849/australia-jamin-tak-lagi-sadap-pejabat-indonesia