STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN dan KEMISKINAN
STRUKTUR PRODUKSI
Struktur
produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara
beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang
biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat
dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional.
Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas
lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor,
yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.
Perubahan
struktur produksi dapat terjadi karena :
·
Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang
cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih
banyak barang-barang industry
·
Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan
·
Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam
memproduksi barang-barang industri.
PENDAPATAN
NASIONAL
Salah
satu indikator terpenting dalam perekonomian suatu negara yaituPendapatan
Nasional. Pendapatan Nasional yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh
seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan
faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama satu tahun.
Pendekatan
Nasional sering dipergunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :
1.
Menentukan laju tingkat pertumbuhan perekonomian suatu Negara
2.
Mengukur keberhasilan suatu Negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya
3.
Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu Negara dengan Negara
lainnya.
Konsep
Perhitungan
Berikut
adalah beberapa konsep pendapatan nasional :
·
Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross
Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang
dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara
(domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil
produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang
beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan
termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah
yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
·
Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross
National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa
yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun;
termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang
berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing
yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
·
Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net National
Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal
(sering pula disebut replacement). Replacementpenggantian
barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses
produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat
menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
·
Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net
National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa
yang diterima oleh masyarakat sebagai
pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung.
Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan
kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
·
Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal
Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam
masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun.
Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer
payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan
yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari
sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan,
tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah,
dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus
dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha
kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di
dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan
perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja
dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga
kerja tersebut tidak lagi bekerja).
·
Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan
yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap
untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi
tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini
diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak
langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak
dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib
pajak, contohnya pajak pendapatan.
Perhitungan
Pendapatan Nasional
Pendapatan
Nasional dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:
1.
Pendekatan Pendapata
dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan
(upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu
negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi
yang diberikan kepada perusahaan.
Y = r + w + i + p
2.
Pendekatan Produksi
dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk
yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa,
dan niagaselama
satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah
nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan
mentah atau barang setengah jadi).
Y = [(Q1 x P1) + (Q2 x P2) + (Qn x Pn)
......]
3.
Pendekatan pengeluaran
dengan
cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang
diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan
pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh
empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah tangga (Consumption),
pemerintah (Government), pengeluaran investasi (Investment), dan
selisih antara nilai ekspor dikurangi impor.
Y = C + I + G + (X-M)
Pendapatan
Nasioanal per kapita
Pendapatan
per kapita (per capita income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu
negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Biasanya
digunakan sebagai salah satu indikator akhir dalam melihat kemajuan pertumbuhan
perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita ini diperoleh dengan membagi
pendapatan nasioanal (GNP atau GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara
(Indonesia).
DISTRIBUSI
PENDAPATAN NASIONAL DAN KEMISKINAN
Disparitas
Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan
Masalah besar yang dihadapi
negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan
dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya
ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan.
Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah
keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap
kondisi sosial dan politik.
Masalah kesenjangan pendapatan
dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara
maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada
proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang
terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah
dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin
tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat
kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding
negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat
GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya
menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi
dunia internasional.
Berbagai upaya yang telah dan sedang
dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada
dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan
dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang
berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta
lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini.
Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman
tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian
negara bersangkutan.
Perbedaan pendapatan timbul
karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi
terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak (kelompok masyarakat)
yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang
lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik, perbedaan pendapatan dapat
dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu melalui proses “penetasan”
hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan kemudian menyebar sehingga
menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses otomatis tersebut masih belum
mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat
dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Penetapan pajak
pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya
tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah,
asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Pajak yang telah dipungut
apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin
tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda
pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses
redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya ketimpangan.
Tingginya Produk Domestik Bruto
(PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi
pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu
merata, bahkan kecendrungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi pendapatan
yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar
perbedaan pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi
pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang
berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini.
DISTRIBUSI
PENDAPATAN
Suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi
pendapatan dalam suatu negara bisa diperoleh dengan menghitung luas daerah
antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurve Lorenz dbandingkan
dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana terdapat kurve Lorenz
tersebut.
Dalam gambar 2, koefisien gini
ditunjukkan oleh perbandingan antara daerah yang diarsir A dengan luas segi
tiga BCD. Koefisien gini diambil dari nama ahli stastistik Italia yang bernama
C. Gini yang menemukan rumus tersebut pada tahun 1912.
Koefisien gini ini merupakan ukuran
ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna)
sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Negara-negara yang mengalami
ketidakmerataan tinggi memiliki koefisien gini berkisar antara 0,50 – 0,70;
ketidak merataan menengah berkisar antara 0,36 – 0,49 dan yang mengalami
ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20 – 0,35.
Untuk Indonesia secara keseluruhan memiliki koefiisen
gini sebesar 0,30 – 0,40. Dengan demikian kemerataan distribusi pendapatan
semakin lama semakin membaik.
Distribusi Fungsional
Ukuran distribusi pendapatan lain, yang
sering digunakan oleh para ekonom adalah distribusi fungsional atau distribusi pangsa
faktor produksi. Ukuran distribusi ini berusaha untuk menjelaskan pangsa
pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Disamping
memandang individu-individu sebagai kesatuan yang terpisah, teori ukuran
distribusi pendapatan fungsional tersebut menyelidiki persentase yang diterima
tenaga kerja secara keseluruhan dibandingkan dengan persentase dari pendapatan
nasional yang terdiri dari : sewa, bunga,
dan laba.
Gambar di bawah ini memberikan
gambaran yang sederhana dari teori distribusi fungsional tradisional.Misal
dalam perekonomian hanya ada 2 faktor produksi yaitu modal yang merupakan
faktor produksi tetap dan tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi
variabel.
Berdasarkan asumsi pasar persaingan,
permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh Marginal Productnya (VMPL)
sama dengan tingkat upah riil. Tetapi, sesuai dengan prinsip marginal produk
yang manurun, permintaan akan tenaga kerja ini akan merupakan suatu fungsi yang
menurun dari jumlah tenaga kerja yang diperkeja. Kurve permintaan akan tenaga
kerja yang berslope negatif tersebut ditunjukkan oleh DL. Sedangkan
kurve penawaran tenaga kerja adalah SL, dan tingkat upah
keseimbangan akan sama dengan tingkat keseimbangan penggunaan tenaga
kerja.
KEMISKINAN
Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan
dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan
kelompok masyarakat berpenghasilan rendahserta tingkat kemiskinan atau jumlah
orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar
dibanyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.
Akan tetapi, sejarah menunjukan bahwa setelah 10 tahun berlalu pada tahun 1969, ternyata efek yang dimaksud itu mngkin tidak tepat untuk dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akhirnya, sebagai akibat dari strategi tersebut, pada dekade 1980-an hingga pertengahan dekade 1990-an, sebelum krisis ekonomi, Indonsia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto yang relatif tinggi, tetapi tingkat kesenjangan juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak.
Akan tetapi, sejarah menunjukan bahwa setelah 10 tahun berlalu pada tahun 1969, ternyata efek yang dimaksud itu mngkin tidak tepat untuk dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akhirnya, sebagai akibat dari strategi tersebut, pada dekade 1980-an hingga pertengahan dekade 1990-an, sebelum krisis ekonomi, Indonsia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto yang relatif tinggi, tetapi tingkat kesenjangan juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak.
Penyebab Kemiskinan
·
Karena ciri dan keadaan masyarakat
dalam suatu daerah sangat beragam (berbeda) ditambah dengan kemajuan ekonomi
dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah
·
Kebijakan dalam negeri seringkali
dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi
pendanaan
Ukuran Kemiskinan
1.
Kemiskinan Absolut
Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan dan
kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau
kebutuhan dasar ( basic need ).
Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu :
a. Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.
b. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan dan
kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau
kebutuhan dasar ( basic need ).
Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu :
a. Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.
b. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
2.
Kemiskinan Relatif
Menurut Kincaid ( 1975 ) semakin besar ketimpang antara tingkat hidup orang
kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin.
Menurut Kincaid ( 1975 ) semakin besar ketimpang antara tingkat hidup orang
kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin.
Strategi Dalam Mengurangi kemiskinan
·
Pembangunan Sektor Pertanian
Sektor pertanian memiliki peranan penting di dalam
pembangunan karena sektor
tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masayrakat di
pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali
teknologi disektor pertanian dan infrastruktur.
tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masayrakat di
pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali
teknologi disektor pertanian dan infrastruktur.
·
Pembangunan Sumber Daya manusia
Sumberdaya manusia merupakan investasi insani yang
memerlukan biaya yang
cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga
pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh
pemerintah.
cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga
pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh
pemerintah.
·
Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat
Mengingat LSM memiliki fleksibilitas yang baik dilingkungan
masyarakat
sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan
dan program pengentasan kemiskinan
sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan
dan program pengentasan kemiskinan
Faktor-faktor Penyebab kemiskinan
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik
secara langsung
maupun tidak langsung
maupun tidak langsung
·
Tingkat kemiskinan cukup banyak.
·
Mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan
output ( produktivitas tenaga kerja ).
·
Tingkat inflasi.
·
Tinggat Infestasi.
·
Alokasi serta kualitas sumber daya
alam.
·
Tingkat dan jenis pendidikan.
·
Etos kerja dan motivasi pekerja.
REFERENSI :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar